Ahli Geospasial Hukum Laut UGM, I Made Andi Arsana berharap, draft usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut dapat memuat penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Utamanya di sektor kelautan.

“Semestinya UU ini dapat meningkatkan kapasitas dan ketrampilan sumber daya manusia. Tidak hanya mereka yang ada di lapangan, tapi juga yang berada dalam ranah pemikiran, seperti para akademisi,” kata Andi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Rabu (12/2/2025).

Menurutnya, peran para petugas penjaga wilayah perbatasan menjadi penting. Apalagi saat ini permasalahan tentang wilayah perbatasan belum tuntas sepenuhnya.

“Persoalan batas maritim belum tuntas. Ini menjadikan ancaman keamanan laut lebih tinggi,” ucapnya.

Selain itu, Andi mengatakan, sebagai negara maritim, Indonesia harus memiliki banyak ahli di bidang hukum laut. Hal ini agar dapat membantu melakukan kajian-kajian terkait hukum-hukum keamanan laut.

“Negara sebesar Indonesia yang merupakan pelopor pembuatan hukum laut pada masa tahun 1970an dulu, harusnya memiliki lebih banyak ahli daripada yang dimiliki saat ini. Maka saya melihatnya UU ini juga mengatur SDM yang lebih luas lagi,” katanya.

Diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengusulkan RUU Keamanan Laut. Wacana ini dimunculkan sebagai solusi atas tumpang tindihnya aturan dalam penanganan perairan Indonesia.

“Urgensi tersebut dibutuhkan karena banyaknya regulasi. Lebih dari 20 peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya,” ujar Yusril, dalam rapat kerja bersama Komisi 1 DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Menurut Yusril, masih ada ketidaksinkronan pada regulasi-regulasi yang sudah ada. Hal ini menyebabkan adanya irisan kewenangan pada setiap instansi atau lembaga.

Kondisi ini dapat memberikan dampak buruk terhadap efektifitas patroli dan penegakan hukum di laut. RUU ini akan menajdi payung hukum pengamanan di perairan Indonesia.