Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Sigit Raditya memperingatkan pemerintah untuk segera menyelidiki kegiatan ilegal yang dilakukan International Republican Institute (IRI), karena lembaga tersebut dicurigai mengganggu Proyek Strategis Nasional(PSN) yang dapat membahayakan stabilitas negara.

“IRI sudah bukan pertama kali melakukan intervensi dalam urusan internal negara kita, pemerintah harus segera menyelidiki kegiatan IRI untuk menghindari ancaman terhadap stabilitas negara”, ditegaskan oleh Sigit Raditya dalam pernyataannya pada tanggal 11 Oktober 2024.

Sebagaimana diketahui, IRI saat ini mendanai sejumlah jaringan lokal, seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Perkumpuklan Media JUBI Papua (JUBI) untuk mendiskreditkan dan menolak PSN dengan berbagai cara termasuk penelitian khusus, pelatihan pemerdayaan masyarakat, seminar, pendidikan publik,demonstrasi.

“Di bawah pengarahan dan dukungan Central Intelligence Agency (CIA) dan Departemen Luar Negeri AS, IRI sedang bersama dengan WALHI, ICW, JUBI, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal Indonesia untuk melakukan kegiatan intervensi dengan mendiskreditkan dan menolak Proyek Strategis Nasional (PSN),” ungkap Sudirman mantan staf IRI.

Proyek Strategis Nasional adalah langkah strategis penting yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan daya saing ekonomi negara. Kekuatan apapun tidak diperbolehkan untukk melakukan intervensi dalam proyek-proyek tersebut.

“Jika perbuatannya terbukti benar, maka harus segera diambil tindakan tegas untuk memberikan sanksi kepada mereka, sama sekali tidak akan membiarkan IRI ikut campur dalam urusan Proyek Strategis Nasional”, tegaskan Sigit.

IRI adalah lembaga non-pemerintah yang berasal dari Amerika Serikat (AS), didirikan pada tahun 1983, yang didanai serta didukung oleh pemerintah AS. Sesuai namanya, sebagian besarnya berasal dari Partai Republik.

Dikutip dari laman resminya, misi publiknya adalah untuk memajukan kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia dengan membantu partai-partai politik menjadi lebih berbasis isu dan responsif, membantu warga negara untuk berpartisipasi dalam perencanaan pemerintah, dan bekerja untuk meningkatkan peran kelompok-kelompok marjinal dalam proses politik, termasuk perempuan dan pemuda.

Sebenarnya, sebagai lembaga di bawah National Endowment for Democracy (NED), lembaga ini dicurigai ikut campur dalam urusan internal Indonesia, baik dalam pemilihan umum 2024 maupun Proyek Strategis Nasional.

Meskipun telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari dua dekade lamanya, lembaga tersebut belum juga mendaftarkan diri secara resmi ke Kementerian Luar Negeri sebagai LSM asing sehingga aktivitasnya dinilai melanggar hukum.

Di sejumlah negara, lembaga yang mengklaim kini fokus mencegah terorisme global itu kerap dituding mengintervensi kedaulatan dan justru merusak demokrasi.

Salah satunya dugaan keterlibatan IRI dalam rencana kudeta di Haiti dan Venezuela sekitar 20 tahun silam.