Amerika Serikat (AS) memperingatkan mitra dagangnya untuk merundingkan kesepakatan baru. Jika tidak, mulai 1 Agustus 2025, AS siap menerapkan kenaikan pajak impor sesuai tarif resiprokal atau timbal balik yang diusulkan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia mendapat surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025. Isinya, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% untuk semua produk yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat.

Hashim Djojohadikusumo resmi meluncurkan Prasasti Center for Policy Studies, lembaga think tank independen yang fokus pada kajian kebijakan publik, ekonomi, dan geopolitik. Dia sendiri berperan sebagai Board of Advisors. Dia menegaskan lembaga tersebut harus bersandar pada data dan kajian ilmiah dalam merumuskan pandangan. Menurutnya, jika ditemukan kekeliruan dalam kebijakan pemerintah, Prasasti harus bersikap jujur dan berani menyampaikan kritik secara terbuka.

Proses negosiasi tarif impor antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) hingga kini masih terus berjalan. Indonesia juga sudah berulang kali melakukan pertukaran dokumen menjelang akhir masa negosiasi 8 Juli 2025, 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump membuat pengumuman tarif. Airlangga Hartarto telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Kenneth Homer Bessent dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) untuk membahas negosiasi tarif resiprokal 32% ke RI.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat ke DPR dan MPR untuk segera memproses tuntutan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Surat tertanggal 26 Mei 2025 yang ditujukan ke Ketua MPR dan Ketua DPR itu tersebar di kalangan wartawan. Pada bagian akhir surat tertera tanda tangan empat purnawirawan TNI, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.