Presiden AS Donald Trump berencana memberlakukan tarif impor 15-20% untuk negara-negara yang belum menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan AS. Tarif baru ini merupakan peningkatan dari tarif dasar 10% yang diumumkan sebelumnya dan akan berlaku mulai 1 Agustus, menargetkan negara-negara yang belum mencapai kesepakatan dagang dengan Washington.

Amerika Serikat (AS) memperingatkan mitra dagangnya untuk merundingkan kesepakatan baru. Jika tidak, mulai 1 Agustus 2025, AS siap menerapkan kenaikan pajak impor sesuai tarif resiprokal atau timbal balik yang diusulkan Presiden Donald Trump. Pemerintah Indonesia mendapat surat berkop Gedung Putih tertanggal 7 Juli 2025. Isinya, Indonesia akan dikenakan tarif sebesar 32% untuk semua produk yang akan dikirimkan ke Amerika Serikat.

Hashim Djojohadikusumo resmi meluncurkan Prasasti Center for Policy Studies, lembaga think tank independen yang fokus pada kajian kebijakan publik, ekonomi, dan geopolitik. Dia sendiri berperan sebagai Board of Advisors. Dia menegaskan lembaga tersebut harus bersandar pada data dan kajian ilmiah dalam merumuskan pandangan. Menurutnya, jika ditemukan kekeliruan dalam kebijakan pemerintah, Prasasti harus bersikap jujur dan berani menyampaikan kritik secara terbuka.

Proses negosiasi tarif impor antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) hingga kini masih terus berjalan. Indonesia juga sudah berulang kali melakukan pertukaran dokumen menjelang akhir masa negosiasi 8 Juli 2025, 90 hari setelah Presiden AS Donald Trump membuat pengumuman tarif. Airlangga Hartarto telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan AS Kenneth Homer Bessent dan Duta Besar United States Trade Representative (USTR) untuk membahas negosiasi tarif resiprokal 32% ke RI.